Penyuluhan " Pentingnya BPJS dan Mengenali penyakit sejak dini " Desa Sumberpetung yang dilaksanakan pada hari kamis 07 Juli 2017 yang bertempat di Balai Desa .

Kegiatan rutin posyandu Desa Sumberpetung

Pembangunan Pos Kamling Dusun Cungkal Desa Sumberpetung

PROFIL DESA SUMBERPETUNG

PROFIL DESA SUMBERPETUNG

KECAMATAN KALIPARE

Kondisi Desa

1.1 Sejarah Desa

Dari hasil penelusuran ke masyarakat dan dokumen tertulis tidak dapat diperkirakan sejak kapan Desa Sumberpetung ada dan berdiri, tetapi ada satu dokumen tulisan tangan yang disusun dan disimpan yang mencatat sejarah kepemimpinan kepala desa di desa ini yaitu :

1. Sukohardjo yang menjabat sampai tahun 1879 ( tidak diketahui sejak kapan Kepala Desa ini menjabat )
2. Waris menjabat selama 7 tahun dari tahun 1879 – 1886, beliau sebelumnya adalah Kamituwo yang kemudian diangkat menjadi kepala desa Sukohardjo yang meninggal dunia.
3. Sarmin menjabat dari tahun 1886 sampai tahun 1896
4. Soleh menjabat dari tahun 1896 sampai tahun 1898
5. P. So menjabat dari tahun 1898 sampai tahun 1912
6. Warno menjabat dari tahun 1912 sampai tahun 1932
7. P.Sampur ( Djojokarjo ) tahun 1932 sampai 1958
8. S.Adiwinangun sejak tahun1958 sampai 1981
9. Soeseno menjabat dari tahun 1981 hingga tahun 1998

10.    Kholik  ( Sekwilcam Kalipare ) PJ Kepala Desa untuk 2 tahun yaitu 1998 sampai tahun 2000

11.    Mesiyar yang menjabat dua periode yaitu tahun 2000 – 2007 (8 tahun) dilanjutkan tahun 2007 – 2013 (6 tahun)

12.    Sri Nurhayati yang terpilih dan dilantik sejak tahun 2014 Sampai tahun 2019.

 1.2 Demografi

Desa Sumberpetung terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk sebesar 7886 jiwa merupakan salah satu dari 9 ( sembilan ) desa di Kecamatan  Kalipare  yang terletak di timur Wilayah Kecamatan Kalipare, Batas Wilayah Desa Sumberpetung Kecamatan Kalipare sebagai berikut :

1.  Sebelah Utara   :     berbatasan dengan Sungai Brantas

2.  Sebelah Timur  :     berbatasan dengan Desa Sempol dan Tlogorejo ( Kecamatan Pagak )

3.  Sebelah Selatan      :    berbatasan dengan Desa Tlogosari (Kecamatan Donomulyo)

4.  Sebelah Barat   :     berbatasan dengan Desa Putukrejo dan Kalipare ( Kecamatan Kalipare )

             

Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi           : 120     km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten       :   25     km

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecam atan      :     3     km

Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten      :     1     jam

Jumlah penduduk Desa Sumberpetung pada tahun 2015 mencapai 7.886 jiwa, terdiri dari Laki-Laki = 3.715 jiwa dan Perempuan = 4.171 jiwa dengan 2.578 KK. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

A.    Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Sumberpetung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah	Keterangan
	L	P
0 Bln – 12 Bln	63	77	140
13 Bln –  4 Thn	205	248	453
5 Thn –  6 Thn	60	67	127
7 Thn – 12 Thn	314	389	703
13 Thn –15 Thn	134	154	288
16 Thn – 18 Thn	175	204	379
19 Thn – 25 Thn	362	387	749
26 Thn – 35 Thn	543	598	1141
36 Thn – 45 Thn	551	675	1226
46 Thn – 50 Thn	386	413	799
51 Thn – 60 Thn	602	552	1154
61 Tahun keatas	320	407	727
Jumlah	3715	4171	7886

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015

B.    Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Sumberpetung mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

·      Islam                        : 7.883  orang

·      Kristen                     :        3  orang

·      Hindu                     :        0  orang

C.    Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan arti pentingya pendidikan. Data penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut;

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		Ket
1	Tidak Sekolah / Buta Huruf	520	orang
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	1950	orang
3	Tamat SD / sederajat	2470	orang
4	Tamat SLTP / sederajat	1975	orang
5	Tamat SLTA / sederajat	845	orang
6	Tamat D1, D2, D3	68	orang
7	Sarjana / S-1	56	orang
8	Lulus  S2	2	orang
JUMLAH		7886	orang

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015

D.    Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Sumberpetung sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada tabel  berikut ini :

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk		Ket
1	Petani	1549	orang
3	Pegawai Negeri	16	orang
4	Peternak	125	orang
5	Pengrajin	11	orang
6	TNI/POLRI	15	orang
7	Pensiunan	9	orang
8	Pedagang	1366	orang
9	Lain-lain	982	orang

Sumber Data : Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2015

1.3 Keadaan Sosial

Dengan mayoritas mata pencarian penduduk Desa Sumberpetung bergerak di bidang pertanian, maka permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dibanding dengan pertumbuhan penduduk, sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malang. Oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan usaha kecil dengan pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di bidang perdagangan.

Tingkat angka kemiskinan di Desa Sumberpetung yang masih tinggi memicu upaya untuk mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi  bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan ormas di Desa Sumberpetung seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Kelompok Pengajian, PKK, Posyandu, Majelis Ta’lim merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

KESEJAHTERAAN WARGA

No	Uraian	Jumlah
1. 2. 3. 4.	Jumlah Kepala Keluarga Jumlah penduduk miskin Jumlah penduduk sedang Jumlah penduduk kaya	2.578 4.181 2.847   858	KK KK KK KK

PENGANGGURAN

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah penduduk usia 15 s/d 55 yang belum bekerja	1.237  orang
2	Jumlah angkatan kerja usia 15 s/d 55 tahun	4.894  orang

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

No.	Jenis Fasilitas Pendidikan	Jumlah	No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Gedung TK/RA	4		Polindes	1
2.	Gedung SD/MI	6		Posyandu	10
3.	Gedung SLTP	2		Taman Posyandu	2
4.	Gedung SLTA	0

1.4  Keadaan Ekonomi 

Kekayaan sumber daya alam  yang ada di Desa Sumberpetung sangat mendukung perekonomian baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Sumber Pendapatan Desa Tumpakrejo berasal dari :

1.   Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan   partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;

2.   Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;

3.   Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;

4.   Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;

5.   Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh  Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Adapun  kekayaan Desa terdiri dari :

a.  Tanah kas desa

b.  Bangunan desa yang dikelola desa

c.  Lain-lain kekayaan milik desa.

Dilihat dari segi kondisi perekonomian penduduk Desa Sumberpetung  yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan mayoritas beragama Islam juga memiliki kepatuhan terhadap adat istiadat dan tradisi keagamaan. Oleh karena itu, arah pembangunan masyarakat desa  juga diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik secara jasmani dan rohani.

Sebagai pendukungnya, maka telah didirikan beberapa prasarana desa di Desa Sumberpetung diantaranya adalah :

(1)   Prasarana kesehatan  

·      Posyandu             : 10   unit

·      Taman Posyandu :   2   unit

·      Polindes               :   1   unit

·      Bidan Desa          :   1   orang

(2)   Prasarana Pendidikan

·      TK/RA                 : 4   unit

·      SD / MI                : 6   unit

·      SLTP / MTs          : 2   unit

·      SLTA / MA           : 0   unit

·      TPA / TPQ            : 9   unit

(3)   Prasarana Umum lainnya

·      Tempat ibadah     : 71 unit

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri.

Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

a.     Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,

b.     Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,

c.     Kapasitas pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan pendampingan.

d.     Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Sumberpetung memiliki wilayah seluas 1.350 ha. Desa Sumberpetung terdiri dari  3 dusun, yaitu Dusun Cungkal, Dusun Pondokkobong  dan Dusun Banduarjo.

 Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Sumberpetung terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan ( Kuwowo ), Kaur Kesra ( Modin ), Kaur Umum, Kaur Pemerintahan ( Bayan ), Kepetengan dan 3 Kepala Dusun yang disebut Kamituwo. Desa Sumberpetung terdiri dari 14 Rukun Warga (RW) dan 65 Rukun Tangga (RT).

2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Sumberpetung

                         

Tabel  :  Nama Pejabat Pemerintah Desa Sumberpetung 

No	Nama	Jabatan
1	Sri Nurhayati	Kepala Desa
2	Drs,Sampir Subandi	PJ.Sekretaris Desa
3	Turiadi	Kaur Pemerintahan
4	Sutrisno	Kaur Keuangan
5	Pujiono	PJ.Kaur Umum
6	Listiono	Kaur Pembangunan
7	Musaikutdin	Kaur Kesra
8	Taufiq Hidayatullah	Kasun Cungkal
9	Sayudi	Kasun Pondokkobong
10	M.Toif	Kasun Banduarjo

Tabel  : Nama Badan Permusyawaratan Desa Sumberpetung

No	Nama	Jabatan
1	Luwari Sasongko	Ketua
2	Sumadi	Sekretaris
3	Setu	Bendahara
4	Supani	Anggota
5	Marsiyanto	Anggota
6	Ahmad Siraj	Anggota
7	Samsul Arifin	Anggota

2.3 Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Tabel  : Nama Pengurus LPMD Desa Sumberpetung

No	Nama	Jabatan
1	WIDODO BUDI PRASOJO	Ketua
2	SOLIKIN DIDIK ARIADI	Sekretaris
3	SUPADI	Bendahara
4	ARIFIN	Seksi Agama
5	WINARNIK	Seksi Pemberdayaan Perempuan
6	WIDODO	Seksi Sosial dan Kesadaran Masyarakat
6	WINARTO	Seksi Pendidikan dan Penerangan
7	MISTIMPAL	Seksi Keamanan,Ketentraman & Ketertiban
8	RIADI	Seksi Pembangunan & Lingkungan Hidup
9	PURIANTO	Seksi Perekonomian dan Koperasi
10	WASITO	Seksi Kesehatan dan KB
11	ALI ROHMAN	Seksi Pemuda, Olahraga
12	IRAWAN	Seksi Budaya dan Kesenian

         Tabel  : Nama Tim Penggerak PKK Desa Sumberpetung

No	Nama	Jabatan
1	Karni Budiono	Ketua
2	Suciati	Wakil Ketua
3	Mudhaiyah	Sekretaris I
4	Erna	Sekretaris II
5	Seniwati	Bendahara I
6	Tasemi	Bendahara II
7	Najmatul Lailiyah	Ketua POKJA I
	Maimun Itsnaini	Wakil Ketua
	Muntayah	Sekretaris
	Suliati	Anggota
	Suyami	Anggota
	Zaenab	Anggota
	Sriati	Anggota
8	Inuk Malikha	Ketua POKJA I
	Sri sulatsih	Wakil Ketua
	Yatik	Sekretaris
	Yeti	Anggota
	Siti Rofikho	Anggota
	Jumiati	Anggota
9	Siamah	Ketua POKJA III
	Yunarti	Wakil Ketua
	Tunik	Sekretaris
	Ngatini	Anggota
	Arminah	Anggota
	Tri Praptiani	Anggota
10	Suliswati	Ketua POKJA IV
	Sunarsih	Wakil Ketua
	Sumiati	Sekretaris
	Sunarupah	Anggota
	Sri Utami	Anggota
	Sri Muntayah	Anggota

Reformasi dan otonomi daerah telah menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa. Dalam proses musrenbang, keberadaan delegasi masyarakat desa dalam kegiatan musrenbang di tingkat kabupaten/kota gagasannya adalah membuka kran partisipasi masyarakat desa untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, lagi-lagi muncul persoalan bahwa keberadaan delegasi masyarakat ini hanya menjadi ‘kosmetik’ untuk sekedar memenuhi ‘qouta’ adanya partisipasi masyarakat dalam proses musrenbang sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

Merujuk pada kondisi di atas, tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa.